Loading...

Senin, 23 Januari 2012

Pemberantasan Korupsi masih Terjebak!

Logikapolitik.Pemberantasan korupsi akan terus terjebak dalam kebuntuan seperti saat ini jika hanya diwacanakan melalui instruksi presiden (Inpres) atau imbauan. Inpres dan imbauan presiden terbukti tidak efektif lagi. Kalau rencana aksi pemberantasan korupsi masih ingin dilanjutkan, harus dicari pendekatan baru yang lebih efektif.

"Apa yang terjadi sekarang ini tak lain adalah kebuntuan pemberantasan korupsi. Publik sering bertanya dimana ‘kubur’ skandal Bank Century? Mengapa pemerintah tidak tertarik menuntaskan kasus mafia pajak?  Pertanyaan seperti ini lebih bermakna sebagai gugatan publik atas kebuntuan proses hukum kasus-kasus korupsi berskala besar" ujar anggota Komisi III DPR-RI, Di Jakarta, beberapa saat yang lalu (Minggu 22/1)

Politisi Golkar ini menjelaskan jumlah kasus korupsi terus meningkat. Di penghujung 2011, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengungkapkan, jumlah kasus korupsi yang ditangani Polri sepanjang tahun 2011 meningkat cukup tinggi. Kalau per- 2010 Polri hanya menangani 585 kasus, per- 2011 jumlahnya melonjak sampai 1.323 kasus. Kenaikannya terbilang sangat tinggi, 55,78 persen

"Artinya, kinerja pemberantasan korupsi sangat mengecewakan. Tidak mengherankan jika survei Lembaga Survei Indonesia (LSI ) menunjukan anjloknya kepercayaan publik kepada pemerintrah. Hingga Desember 2011, kepercayaan publik menurun menjadi 44 persen dari bulan yang sama tahun sebelumnya yang 52 persen " terangnya

Masih Kata Bambang Soesatyo, Pemerintah telah menerbitkan Inpres No.17/2011 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Inpres ini kelanjutan Inpres No.9/2011. Dua Inpres ini boleh diterjemahkan sebagai keinginan presiden  meningkatkan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Namun, aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi itu butuh kepemimpinan yang kuat, berani dan independen. Tidak sebatas pidato atau wacana, melainkan harus dengan aksi nyata, tanpa pandang bulu. Kalau hanya mengandalkan Inpres dan imbauan, publik bisa berasumsi itu hanya sikap berpura-pura. Seolah serius, padahal tidak" pungkas Bambang Soesatyo

Wakil Ketua MPR : Kita sudah terlalu jauh mengabaikan rakyat kecil di desa-desa


Logikapolitik. Sampai saat ini pemerataan pembangunan ekonomi masih menjadi masalah negeri ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini. Memang sangat tinggi, bahkan fenomenal. Tetapi ada problem ketidakmerataan

Demikian disampaikan oleh wakil ketua MPR, Hajriyanto Yasin Thohari di Jakarta, Minggu Pagi (22/1)

"Ini akan membawa problem  yang sangat serius yang sekarang mulai muncul, yaitu memuncaknya kecemburuan sosial ekonomi akibat kesenjangan yang semakin lebar antara sekelompok kecil orang kaya (para pengusaha dan penguasa) dan selautan rakyat yang miskin dan papa" terangnya

Menyikapi persoalan ini,lanjut Politisi Golkar ini, sangat lah bagus banyak orang menyampaikan appeal kepada Presiden, penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, komisi-komisi negara dan pemerintah daerah untuk kembali menengok aspek keadilan dan pemerataan ini. Apalagi, lanjut Hajriyanto, secara ideologis soal keadilan dan pemerataan ini dipentingkan sekali dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi kita bernegara.

"Kita sudah terlalu jauh mengabaikan rakyat kecil di desa-desa dan mementingkan pengusaha yang menyumbang pertumbuhan ekonomi"lanjutnya

"Padahal mereka itu, pata pengusaha itu, banyak yang cuma menjual hasil-hasil alam dan tambang dengan diberi hak penguasaan sumber daya alam yang hsampir tak terbatas" tambahnya

Sementara itu, imbuh Hajriyanto,  nasib rakyat kecil diabaikan tanpa lahan. Pembangunan perekonomian kita sudah keluar dari asas ekonomi kekeluargaan dan kebersamaan dalam semangat kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33.

Sebab, Indonesia terperdaya oleh tekanan globalisasi dan sistem perekonomian kita telah digantikan dengan ekonomi pasar yang mendewa-dewakan pertumbuhan tanpa peduli pada kualitas pertumbuhan (the quality of growth) yang berbasiskan asas pemerataan.

"Ideologi pertumbuhan dimana yang  penting ekonomi tumbuh tak perduli pertumbuhan itu karena apa dan menguntungkan siapa saja sungguh telah mencederai nilai-nilai keadilan sosial yg menjadi cita-cita bangsa sekaligus Sila Kelima Pancasila. Sulit utk mengatakan bahwa pembangunan ekonomi kita dewasa ini propoor"tandasnya

"Dalam konteks dan perspektif ini saya mengusulkan segera dilakukannya kontekstualisasi perekonomian pasar bebas yang berjalan sekarang ini. Perekonomian RI harus berakar dan sekaligus merupakan perkembangan dari semangat kekeluargaan berdasarkan ekonomi kerakyatan"Demikian Hajriyanto

Minggu, 08 Januari 2012

Jenderal TB.Hasanudin : Atas Keberaniannya, Papua Nugini Layak Diapresiasi

Logikapolitik. Ancamana Papua Nugini untuk mengusir Duta Besar Indonesia keluar dari negaranya mendapat perhatian publik termasuk Politisi Senayan. Anggota komisi I DPR, TB Hasanudin misalnya, Ia menilai apa yang dilakukan oleh perdana Menteri Papua Nugini berlebihan dan over acting.

“Sudah menjadi tugas patroli penerbang-penerbang TNI Angkatan Udara mendeteksi dan mengecek pesawat-pesawat  yang melintas diwilayah dirgantara NKRI , apalagi pesawat itu dikatagorikan sebagai pesawat "tidak dikenal"  atau "ragu-ragu dikenal"” terangnya

Jadi, Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan sikap yang dilakukan oleh Militer tersebut merupakan prosedur yang layak, dimana pun disemua negara berdaulat

“Kalau PM  Papua Nugini tidak bersedia menerima penjelasan resmi pemerintah RI , kita pun jangan lembek, segera putuskan hubungan diplomatik kita dengan PNG”terangnya

“Tapi patut kita apresiasi kepada pemimpin PNG yang dengan berani mengajukan protes keras untuk menjaga kehormatan negaranya . Dalam hal yang sama belum tentu bila menimpa pejabat Indonesia” tambahnya

Diberitakan sebeumnya, ancaman pengusiran itu terkait insiden pesawat militer dan pesawat pemerintah PNG. PM Papua Nugini, Namah menuding dua pesawat militer Indonesia sengaja mengadang pesawat jenis Falcon F900 yang ditumpangi pejabat PNG pada 29 November lalu. Pesawat itu berangkat dari bandara Subang, Malaysia.

Pesawat pemerintah PNG itu berkode P2ANW. Dalam pesawat berisi Namah, anggota parlemen PNG John Boito dan Sam Basil, pengacara Bonny Ninai, warga Australia Anubhav Tadav, dan tiga warga Malaysia Tee Kim Tee, Tan Bing Hua, dan Tan Keh Feng.

Tidak disebutkan di mana dua pesawat militer Indonesia mengadang pesawat Falcon F900 ini. Apakah di wilayah udara dekat PNG atau sebelumnya. Namun, Namah merasa aksi hadangan pesawat militer Indonesia itu sebagai bentuk agresi dan intimidasi. Ia menuduh pesawat militer Indonesia membuntuti pesawat Pemerintah PNG