Jafar Hafsah Cs Menunggu Waktu Dipanggil KPK!

Jakarta - Kasus Nazarudin mulai terangkat kembali ke media dengan 'lagu' baru. berawal seorang wartawan di DPR mempertanyakan ucapan Mantan Bendahara umum Partai Demokrat soal aliran dana wisma Atlit ketua Fraksi Demokrat, Jafar Hafsah  ke ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqqodas seusai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR-RI (Rabu 26/10)

"Ucapan-ucapan itu pasti kita Takar dan kita hargai. Kalau takaran-takaran itu dipandang perlu dipanggil yan dipanggil. Kita kan sudah memanggil beberapa orang" ujarnya kepada wartawan

Terkait waktu pemanggilan Jafar Hafsah, Busyro mengatakan pemanggilan trsebut tergantung dari penyidik di lembaga Superbody tersebut

"Itu tergantung penyidik. Penyidik kan lebih tahu.Penyidik tidak hanya menangani satu perkara saja. Jadi soal penentuan waktunya belum saya tentukan"elak Busyro

Sementara terkait ketua umum partai demokrat, Anas Urbaningrum pun, ketua KPK tersebut menjawab sama. Menurutnya Anas dan Angelina Sondakh tidak tertutup kemungkinan untuk dipanggil kembali oleh KPK

"Kalau nanti ada perkembangan dalam pemerikasaan  ada hal baru dan diperlukan pemanggilan maka kita panggil"terangnya

Apakah nama-nama yang disebut Nazarudin ada kemungkinan dinaikan statusnya jadi tersangka?

"Tidak menutup kemungkinan, kalau ada dua bukti lain tidak masalahkan (dijadikan tersangka)"demikian Busyro

Sebagai pelengkap, kasus ini berawal dari kicauan Nazarudin bahwa uang hasil korupsi wisma Atlit mengalir ke Fraksi Demikrat di DPR. Namun sampai saat ini, KPK belum menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut

KIDP Minta Komisi I DPR Revisi UU Penyiaran

Jakarta - Koalisi independen untuk demokrasi Penyiaran (KIDP) mendesak komisi I DPR untuk segera membahas revisi UU No 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Meskipun masuk target prolegnas 2011, tapi hingga sekarang komisi I belum menyelesaikan.proses tersebut

" Kami memandang revisi uu mendesak dilakukan untuk membereskan carut-marutnya sistem penyiaran Indonesia. Sebab proses revisi ini menjadi peluang untuk menata kembali anatomis sistem penyiaran lebih baik" ujar koordinator KIDP Eko Maryadi, dalam diskusi di pressroom DPR, Jakarta (Jumat 21/10)

Eko menambahkan komisi I DPR seharusnya ikut mengawasi kinerja pemerintah dan regulator penyiaran yang cenderung membiarkan terjadinya pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran swasta dan pelanggaran UU penyiaran yang mengancam demokratisasi penyiaran

"Sejumlah kasus pemusatan kepemilikan terjadi di depan mata dan selama bertahun-tahun. Diantaranya dilakukan oleh grup MNC yang menguasai RCTI, Global TV, dan MNC TV serta gorup Emtek terhadap SCTV, Indosiardan Omni Chanel TV" terangnya

"Untuk itu, Sistem penyiaran kedepan harus memprioritaskan penyiaran publik dan menegaskan pembatasan penguasaan frekuensi oleh lembaga penyiaran swasta (LPS). DPR harus menunjukan sikap politik mendorong adanya lembaga penyiaran publik yang independen untuk menyaingi lembaga penyiaran swasta" demikian Eko

Konflik Papua dan Anggaran Gedung Baru DPR

Tanya jawab dengan Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso

MAKAR DI PAPUA

Soal kegiatan Makar di Papua katanya BIN sudah memberitahukan ke pemerintah tapi pemerintah tidak meresponnya ?

Mestinya kalau benar ada penemuan seperti itu pemerintah harus cepat tanggap dini itu ditangkal kongres seperti itu tidak boleh terjadi.

Ada yang meninggal dari sipil dalam kejadian itu?

Kita Prihatin. Tapi, Begini kalau mereka kumpul-kumpul itu tidak apa-apa, tapi kalau sudah memerdekan diri ya harus ditangkap. Terkait ada yang meninggal, itu harus diusut oleh tim khusus. Saya merasa bahwa kalau ada tindakan makar, langkah yang dilakukan adalah bertindak tegas
Namun sekali Lagi, kami menyayangkan ada informasi lengkap soal aksi itu tapi tidak dilakukan apa-apa

ANGGARAN GEDUNG DPR

DPR berencana mengembalikan anggaran Gedung DPR kepada pemerintah?

Rapat yang kemarin yang saya pimpin ada kecenderungan mengenmbalikan dana kepada pemerintah lewat departemen Pekerjaan Umum. supaya tidak ngendon jadi barang yang tidak terserap lebih baik kita kembalikan. Sekarang kami berpikir, mau dibangunkan gedung baru syukur, kalau gak ya terserah. Sebenarnya kalau mau jujur, kita perlu Bangunan baru.

Ada cara lain atau rencana yang akan dilakukan DPR agar gedung baru terlaksana?

Saya pastikan kita tidak mau lagi bicara bangunan baru.

Anggaran yang dikembalikan apakah seluruhnya atau. Sebagian?

Saya gak tahu, tapi gak usah dipolemikan, nanti saya cek.Kita kembalikan semualah

Video Ciuman Diduga Anggota DPR Beredar

Jakarta - Sebuah Video Ciuman Berdurasi pendek yang diduga dilakukan oleh seorang anggota DPR, beredar luas di dunia grup  Blackbery. Sebuah adegan ciuman yang dilakukan oleh seorang laki-laki berusia senja tersebut bersama seorang perempuan berkerudung dengan memakai baju coklat. Mereka berciuman di Lift yang diduga berada di Gedung wakil rakyat itu

"Saya sudah tahu video itu di periode lalu.Ada rapat sepakat untuk tidak bikin rame.Video disimpan di sekjen. Jadi, ini saya kira bocornya dari sekjen padahal politisi yang bersangkutan sudah minta maaf"ujar seorang anggota DPR yang mewanti-wanti namanya jangan diungkap, (Jumat 20/10)

Tidak hanya itu, logikapolitik mendapat penjelasan dari wakil rakyat tersebut, isu video ciuman tersebut dipakai oleh salah satu partai untuk mengalihkan perhatian wartawan terhadap kadernya yang sedang diproses hukum

"Ini untuk membelokan kasus korupsi. Saya ingin tahu plot conspiracy pembusukan DPR"pungkasnya

Fadel Minta Pembuktian Sudi Silalahi

Jakarta -Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menantang Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi untuk membuktikan tudingannya yang menyebutkan bahwa Fadel Muhammad melakukan kesalahan sehingga harus keluar dari Kabinet Indonesia Bersatu II.
Ia juga menyesalkan sikap Sudi Silalahi untuk tidak main tuding dan menyalahkan dirinya.
"Sebagai Menteri Sekretaris Negara, Pak Sudi jangan asal main tuduh saja. Berikan penjelasan apa kesalahan saya biar semua jelas. Jangan asal bicara dan main tuduh," kata Fadel Muhammad ketika dihubungi wartawan, Jumat (21/10).
Bila tidak ada penjelasan, tentunya, nama baik dari Sudi Silalahi sebagai Menteri Sekretaris Negara akan tercoreng.
"Kalau main tuduh begitu, tak elok, apalagi Pak Sudi adalah seorang Menteri Sekretaris Negara," ungkap Fadel.
Ia mengaku, dirinya sudah bekerja secara maksimal dengan tugas yang diembannya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Saya sendiri merasa tidak bersalah. Saya sendiri juga tidak tahu apa salah saya. Jadi saya mohon klarifikasi dari Pak Sudi," ujar Fadel menambahkan.
Sebagai Ketua Yayasan Alkhairat yang membahawi 1800 orang, dirinya juga harus mempertanggungjawabkan apa yang terjadi.
"Apalagi ada tudingan yang tentu mencoreng nama saya dihadapan anggota yayasan Alkhairat," kata Ketua Yayasan Majelis Rasulullah itu.

Mahasiswa Bentrok dengan Polisi di Depan Istana

Jakarta - Bentrok kembali terjadi di depan Istana Negara(Kamis 20/10). Bentrok kali ini terjadi antara demonstran yang menggelar aksi dengan aparat keamanan yang menjaga. 

Ratusan massa dari Komite Aksi Rakyat Teritorial (Karat) yang terdiri dari beberapa kampus, seperti Universitas Pamulang, IISIP dan Universitas Muhammadiyah Jakarta mulanya menggelar orasi.

Namun, tiba-tiba polisi merangsek masuk karena menuduh beberapa oknum mahasiswa memprovokasi massa aksi untuk mendekat ke Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara.

Tapi, sayangnya, polisi tidak berhasil menangkap beberapa orang tersebut karena ketatnya barikade penjagaan mahasiswa. Polisi pun bergegas mundur.

Sampai saat ini, aksi massa masih berlangsung di depan Istana Negara. Orator tetap menyemangati massa demonstran.

"Kita sepakat SBY-Boediono untuk dihentikan. SBY-Boediono pemenggal kepala rakyat," teriak orator berapi-api. 

"Lalu apakah apakah reshuffle adalah solusi permasalahan bangsa kawan-kawan?" tanya orator.

Sontak pertanyaan itu dijawab dengan kompak dan riuh rendah. "Tidak," jawab massa.

SBY-Boediono, imbuh orator, tidak pernah menyejahterakan rakyat. "Lihat saudara-saudara kita di Papua. Mereka seperti tikus yang mati di lumbung beras. Papua kaya, tapi rakyat miskin," lanjutnya.