Logikapolitik.Pemberantasan korupsi akan terus terjebak dalam kebuntuan seperti saat ini jika hanya diwacanakan melalui instruksi presiden (Inpres) atau imbauan. Inpres dan imbauan presiden terbukti tidak efektif lagi. Kalau rencana aksi pemberantasan korupsi masih ingin dilanjutkan, harus dicari pendekatan baru yang lebih efektif.
"Apa yang terjadi sekarang ini tak lain adalah kebuntuan pemberantasan korupsi. Publik sering bertanya dimana ‘kubur’ skandal Bank Century? Mengapa pemerintah tidak tertarik menuntaskan kasus mafia pajak? Pertanyaan seperti ini lebih bermakna sebagai gugatan publik atas kebuntuan proses hukum kasus-kasus korupsi berskala besar" ujar anggota Komisi III DPR-RI, Di Jakarta, beberapa saat yang lalu (Minggu 22/1)
Politisi Golkar ini menjelaskan jumlah kasus korupsi terus meningkat. Di penghujung 2011, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengungkapkan, jumlah kasus korupsi yang ditangani Polri sepanjang tahun 2011 meningkat cukup tinggi. Kalau per- 2010 Polri hanya menangani 585 kasus, per- 2011 jumlahnya melonjak sampai 1.323 kasus. Kenaikannya terbilang sangat tinggi, 55,78 persen
"Artinya, kinerja pemberantasan korupsi sangat mengecewakan. Tidak mengherankan jika survei Lembaga Survei Indonesia (LSI ) menunjukan anjloknya kepercayaan publik kepada pemerintrah. Hingga Desember 2011, kepercayaan publik menurun menjadi 44 persen dari bulan yang sama tahun sebelumnya yang 52 persen " terangnya
Masih Kata Bambang Soesatyo, Pemerintah telah menerbitkan Inpres No.17/2011 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Inpres ini kelanjutan Inpres No.9/2011. Dua Inpres ini boleh diterjemahkan sebagai keinginan presiden meningkatkan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Namun, aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi itu butuh kepemimpinan yang kuat, berani dan independen. Tidak sebatas pidato atau wacana, melainkan harus dengan aksi nyata, tanpa pandang bulu. Kalau hanya mengandalkan Inpres dan imbauan, publik bisa berasumsi itu hanya sikap berpura-pura. Seolah serius, padahal tidak" pungkas Bambang Soesatyo
"Apa yang terjadi sekarang ini tak lain adalah kebuntuan pemberantasan korupsi. Publik sering bertanya dimana ‘kubur’ skandal Bank Century? Mengapa pemerintah tidak tertarik menuntaskan kasus mafia pajak? Pertanyaan seperti ini lebih bermakna sebagai gugatan publik atas kebuntuan proses hukum kasus-kasus korupsi berskala besar" ujar anggota Komisi III DPR-RI, Di Jakarta, beberapa saat yang lalu (Minggu 22/1)
Politisi Golkar ini menjelaskan jumlah kasus korupsi terus meningkat. Di penghujung 2011, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengungkapkan, jumlah kasus korupsi yang ditangani Polri sepanjang tahun 2011 meningkat cukup tinggi. Kalau per- 2010 Polri hanya menangani 585 kasus, per- 2011 jumlahnya melonjak sampai 1.323 kasus. Kenaikannya terbilang sangat tinggi, 55,78 persen
"Artinya, kinerja pemberantasan korupsi sangat mengecewakan. Tidak mengherankan jika survei Lembaga Survei Indonesia (LSI ) menunjukan anjloknya kepercayaan publik kepada pemerintrah. Hingga Desember 2011, kepercayaan publik menurun menjadi 44 persen dari bulan yang sama tahun sebelumnya yang 52 persen " terangnya
Masih Kata Bambang Soesatyo, Pemerintah telah menerbitkan Inpres No.17/2011 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Inpres ini kelanjutan Inpres No.9/2011. Dua Inpres ini boleh diterjemahkan sebagai keinginan presiden meningkatkan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Namun, aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi itu butuh kepemimpinan yang kuat, berani dan independen. Tidak sebatas pidato atau wacana, melainkan harus dengan aksi nyata, tanpa pandang bulu. Kalau hanya mengandalkan Inpres dan imbauan, publik bisa berasumsi itu hanya sikap berpura-pura. Seolah serius, padahal tidak" pungkas Bambang Soesatyo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar