Jenderal TB.Hasanudin : Atas Keberaniannya, Papua Nugini Layak Diapresiasi

Logikapolitik. Ancamana Papua Nugini untuk mengusir Duta Besar Indonesia keluar dari negaranya mendapat perhatian publik termasuk Politisi Senayan. Anggota komisi I DPR, TB Hasanudin misalnya, Ia menilai apa yang dilakukan oleh perdana Menteri Papua Nugini berlebihan dan over acting.

“Sudah menjadi tugas patroli penerbang-penerbang TNI Angkatan Udara mendeteksi dan mengecek pesawat-pesawat  yang melintas diwilayah dirgantara NKRI , apalagi pesawat itu dikatagorikan sebagai pesawat "tidak dikenal"  atau "ragu-ragu dikenal"” terangnya

Jadi, Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan sikap yang dilakukan oleh Militer tersebut merupakan prosedur yang layak, dimana pun disemua negara berdaulat

“Kalau PM  Papua Nugini tidak bersedia menerima penjelasan resmi pemerintah RI , kita pun jangan lembek, segera putuskan hubungan diplomatik kita dengan PNG”terangnya

“Tapi patut kita apresiasi kepada pemimpin PNG yang dengan berani mengajukan protes keras untuk menjaga kehormatan negaranya . Dalam hal yang sama belum tentu bila menimpa pejabat Indonesia” tambahnya

Diberitakan sebeumnya, ancaman pengusiran itu terkait insiden pesawat militer dan pesawat pemerintah PNG. PM Papua Nugini, Namah menuding dua pesawat militer Indonesia sengaja mengadang pesawat jenis Falcon F900 yang ditumpangi pejabat PNG pada 29 November lalu. Pesawat itu berangkat dari bandara Subang, Malaysia.

Pesawat pemerintah PNG itu berkode P2ANW. Dalam pesawat berisi Namah, anggota parlemen PNG John Boito dan Sam Basil, pengacara Bonny Ninai, warga Australia Anubhav Tadav, dan tiga warga Malaysia Tee Kim Tee, Tan Bing Hua, dan Tan Keh Feng.

Tidak disebutkan di mana dua pesawat militer Indonesia mengadang pesawat Falcon F900 ini. Apakah di wilayah udara dekat PNG atau sebelumnya. Namun, Namah merasa aksi hadangan pesawat militer Indonesia itu sebagai bentuk agresi dan intimidasi. Ia menuduh pesawat militer Indonesia membuntuti pesawat Pemerintah PNG

PKB Bilang, Petani Sulit Cari Pupuk

Logikapolitik. Kelangkaan pupuk terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Indonesia. Hal itu hasil temuan anggota komisi IX, Chusnunia yang baru saja menyelesaikan beberapa kegiatan reses dalam masa sidang kali ini. Menurutnya, banyak petani mengeluh hilangnya pupuk di pasaran. Salah satunya di Provinsi Lampung.

"Paling banyak keluhan di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Tulang Bawang. Di sana, petani keluhkan sulitnya mencari pupuk" ujar Chusnunia.

Anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengharapkan, Kementrian Pertanian secara khusus harus memberi perhatian agar ada solusi cepat dan kongkrit mengatasi persoalan ini.

Bila perlu, menteri harus turun langsung dan melakukan inspeksi mendadak (sidak).Sebab, Melalui hal itu akan terungkap, daerah mana saja yang mengalami kelangkaan pupuk.

“Dan diupayakan segera ada solusi untuk hal ini,” terangnya

Selain persoalan pupuk, anggota DPR muda yang akrab disapa Nunik ini juga mendapat banyak laporan tentang masih adanya warga miskin yang susah mendapatkan keringanan pembiayaan di rumah sakit. Kendala utamanya adalah soal kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

"Ada yang menanyakan cara mendaftar agar mendapat kartu Jamkesmas, ini tidak mungkin dilakukan sebab kuota Jamkesmas dibagi berdasarkan data warga miskin dari BPS,” katanya.

Ironisnya, data yang digunakan itu masih data lama, tahun 2008, hingga saat ini belum pernah ada updating. Sementara, data orang miskin dari tahun ke tahun tentu berubah. BPS sudah memperbarui data pada akhir tahun 2011, namun sampai saat ini belum ada perbaikan.

"Kita tunggu awal persidangan tahun 2012 ini, data harus sudah ada perbaikan,” tegasnya

Politisi : Mubarok dan Sutan Bhatoegana Cari Popularitas!

Logikapolitik. Di awal Tahun 2012, Ketua dewan Pembina,Soesilo Bambang Yudhoyono menghimbau untuk tidak membuat kegaduhan politik. Namun sayang hal itu tidak diterjemaahkan secara kongrit oleh kader Partai demokrat sendiri

Demikian disampaikan ketua DPP PKS Bidang Hukum dan Advokasi, Aboebakar Alhabsyi di Jakarta, beberapa saat lalu (Sabtu 7/1)

"Saya lihat ini bukti kongkrit SBY mulai ditinggal oleh anak buahnya, ketika diawal tahun beliau memberikan arahan agar tidak ada kegaduhan politik, Mubarok malah memulai menyulut kegaduhan itu, nah sekarang Sutan Bathoegana juga mau bikin ribut, ini bukti kongkrit SBY sudah dianggap angin lalu" ujarnya

 Anggota komisi III DPR ini menilai tidak mungkin  Mubarok dan Sutan tak paham bahasa SBY dan tak mungkin juga  kalau dikatakan mereka tak mendengar, maka yang paling mungkin adalah  mereka tak mendengarkan SBY lagi.

"Saya yakin masyarakat lebih dewasa, mereka lebih pandai menilai, saya yakin publik punya penilaian berbeda mengenai siapakah ikan Salmon itu  sebenarnya"

"Dan saya Saya sepakat dengan pak SBY bahwa pada 2012 ini banyak politisi yang mulai ancang-ancang cari popularitas, Mubarok dan Sutan adalah contohnya" demikian Habib panggilan akrab Aboebakar Alhabsyi

BBM Dibatasi, Sinyal Pemerintah SBY-Boediono Panik!

LogikaPolitik. Pembatasan BBM yang sekarang sedang di gadang pemerintah sebagai solusi penghematan anggaran negara amat tidak masuk akal, dan membuktikan pemerintah panik. Rakyat pun yang harus 'membayar' kegagalan pemerintah ini.

Demikian disampaikan anggota komisi VII DPR RI, Dewi Aryani dalam realese yang diterima logika Politik, Sabtu malam (7/1)

“Pembatasan yang di gaungkan pemerintah tidak ada landasan kajian yang komprehensif, semuanya serba nanggung. Pembatasan untuk mobil sedemikian rupa dipaksakan, namun pemerintah lupa bahwa penggunaan BBM untuk sepeda motor justru peningkatannya malah jauh lebih besar. Coba saja hitung berapa jumlah peningkatan sektor transportasi. Tapi, jangan lupa bahwa sektor transportasi juga menjadi indikator keberhasilan ekonomi"ujarnya

Politisi PDI Perjuangan ini menilai seharusnya pemerintah mengembangkan kebijakan yang intregated dari hulu ke hilir. Semua sektor yang menjadi wilayah pemanfaatan energi harus di mapping.

“Sehingga dapat di create kebijakan-kebijakan menyeluruh yang saling terintegrasi dan tidak malah menimbulan masalah baru. Peluang masalah terjadi karena satu sama lain diantara kementerian tidak saling kordinasi bahkan terkesan ada ego sektoral”tandasnya

“DEN (Dewan Energi Nasional) yang di ketuai oleh Presiden, menjadi salah satu aktor paling bertanggung jawab terhadap Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang seharusnya bisa segera di mulai dengan segera di buat dan disahkan KEN”demikian Dewi